Pihak DPMPD Tidak Bermaksud Mengabaikan PERDA Terkait Pilkades Serentak 2019

0
155

Hartono – JuggalaNews

Kabid Pemdes, Doni Adam (foto: Wishnoe Ida Noor – news.juggala.co.id)

Garut – Berdasarkan pertanyaan dari pembaca budiman JuggalaNews, terkait pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 dan masih banyaknya para Kades yang belum melepaskan masa jabatannya untuk digantikan pada penjabat sementara, Selasa (14/8) kami melakukan wawancara pada DPMPD Kabupaten Garut.

Reaksi Pilkades mulai menggelembung terkait pembentukan dan perencanaan yang seyogyanya mengacu pada aturan dan dasar hukum yang pastinya tidak menjadikan sebuah polemix.

Saat ini, sudah ramai kalangan pemerhati yang mengkritisi SK bupati nomor :141 /kep 361-DPMPD/2019 yang diterbitkan 18 -7-2019, dimana keputusan tersebut tidak melibatkan organisasi profesi Desa, sehingga dinilai melanggar aturan.

Diruang kerjanya Kabid Pemdes, Doni Adam memberikan penjelasan dan dirinya menyikapi riak di luar dengan argumentasinya.

Menurutnya, karena saat ini masih baru tahapan yang sedang dilakukan pengkajian oleh tim pelaksana dan hari ini tanggal 13 akan dilaksanakan sesuai permintaan Kesbangpol hanya empat pilar yang mengikutinya yaitu,  Kesbangpol,  Kepolisian,  Organisasi BPD dan pihak DPMPD.

Adapun yang terkait dua aturan, yaitu Perda dan Permendagri pihaknya masih melakukan uji petik oleh bagian hukum Pemkab, akan tetapi secara aturan akan diambil peraturan yang lebih tinggi, tandasnya.

Ketika disinggung bahwa pembuatan PERDA diduga hanya untuk penyerapan anggaran saja, Doni membantahnya dengan argument bahwa yang kita ambil adalah aturan yang lebih tinggi tapi tanpa bermaksud mengabaikan PERDA.

Terkait pembiayaan Pilkades serentak, Doni menyebutkan diperkirakan mencapai 4 M, sesuai ajuan yang dibutuhkan,  sebagai dasar acuan bahwa Pilkada juga Pilpres sebesar Rp. 7.000/DPT.

“Nantinya akan dilakukan dulu akurasi data di lapangan oleh tiap- tiap panitia tingkat desa . Pihaknya juga saat ini akan segera membuat skedul tahapan Pilkades yang sebentar lagi dilaksanakan, termasuk penentuan hari nya,” ungkap Doni.

Penentuan hari ini sambungnya, harus selesai dalam satu minggu, tidak boleh lebih dan diperkirakan akan jatuh hari Selasa dalam pelaksanaanya dan hari berikutnnya merupakan ruang untuk masa sanggah, jika terjadi ketidak puasan dari berbagai pihak yang ikut serta dalam PILKDES serentak nanti.

Mengakhiri penjelasannya pada JuggalaNews, Doni menambahkan, tahun ini merupakan gelombang terakhir dan akan dimulai lagi nanti tahun 2021 sebagai gelombang pertama Pilkades serentak selanjutnya.

(Wishnoe Ida Noor)

Ikuti Kami
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here