Plt. Kadisdik Garut, Jawab Argumentasinya Tentang Guru Honorer Itu Ilegal

0
878

Ton Hartono & Wishnoe Ida Noor – JuggalaNews

Plt. Kadisdik Garut, Djajat Darajat. ( foto: Wishnoe Ida Noor – news.juggala.co.id).

Garut – Luar biasa statemen PLT Dinas Pendidikan dalam menghadapi audiance dengan PAGAR yang telah dilaksanakan pada hari Rabu (12/09) di gedung DPRD yang menuntut semua honorer di Kabupaten Garut diberikan SK oleh bupati, statemen tersebut, mengundang marah para guru honor, karena  pengabdianya selama ini terhadap bangsa dengan ikut serta mencerdaskan anak bangsa, tidak dihargai. Bagimana dengan Pendidikan di Kabupaten Garut, jika tanpa adanya Guru Honorer?.

Bukanya support atau penghargaan yang diterima, melainkan sebuah pelecehan dengan sebutan ilegal, jika benar ilegal berarti menunjukan, bahwa  di Kabupaten Garut banyak oknum pelaku yang bermain di ranah rekrutmen guru honor, artinya akan banyak pihak yang berbenturan melawan hukum.

Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kuota rekrutmen CPNS dan saat ini sedang dilaksanakan perivikasi sebanyak kurang lebih 300 orang yang akan diangkat menjadi PNS untuk profesi guru se-Kabupaten Garut yang masuk dalam kategori k2. Dengan demikian, maka harus dilakukan pemantauan ketat, karena akan timbul dugaan permainan uang dan manipulasi data, akibat berdesakan ingin menjadi PNS.

Sementara diantara mereka banyak yang datanya masih aktif, padahal orangnya di duga sudah lama  tidak aktif menjadi honorer, karena tak sabar menunggu pengangkatan CPNS. Selain itu juga akan banyak yang disiasati, sehingga merubah usia dengan dampak pemiktifan data sebenarnya.

Plt Kadisdik Kabupaten Garut,  Djajat Darajat saat ditemui JuggalaNews di halaman kantor DPMPD, Kamis (13/09) memaparkan dengan statemen yang diucapkanya saat menghadapi audensi yaitu terkait guru honorer di Garut semua ilegal dan tidak memiliki kapasitas untuk mengisi buku raport siswa.

Hal itu diakuinya, karena mereka memperjuangkan status dengan bentuk SK dari bupati Garut, sementara menurutnya ada Peraturan Pemerintah no 48 yang melarang adanya SK rekrutmen honorer, baik di lingkungan pendidikan juga dinas intansi lain.

Tambah Djajat yang dikatakan legal dalam hal ini, tentu saja harus mengacu pada aturan Pemerintah Pusat terkait kepegawaian, dimana mereka mendapat SK sebagai PNS yang didalamnya ada hak juga kewajiban. Yang jelas dengan bentuk SK juga NIP, sebagai legal formal yang bisa dipertanggungjawabkan oleh negara, sementara guru honor hanya mendapat surat tugas dari Kepala Sekolah yang dilaporkan terhadap Dinas Pendidikan.

“Jadi, bagaimana bisa dikatakan legal , setiap pegawai negara harus jelas, siapa yang memerintahnya berikut dokumen yang bisa menjamin keabsahanya berbentuk dokumen kepegawaian sebagai legal formal,” tandasnya.

(Noe’71)

 

Ikuti Kami
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here